Cirebon, Inspira Talk – Di Pendopo Bupati Kabupaten Cirebon, ratusan tokoh agama, akademisi, dan masyarakat berkumpul untuk Istighosah dan Seminar Pengajuan Pahlawan Nasional KH Abbas Abdul Jamil. Pada Sabtu, (17/5/2025). Acara ini menjadi momen penting untuk menggali kembali kiprah kepahlawanan KH Abbas Abdul Jamil dan mendukung usulan gelar Pahlawan Nasional untuk tokoh besar asal Buntet Pesantren tersebut.
Sejumlah tokoh dari Jawa Barat dan nasional hadir di acara tersebut. Salah satunya adalah Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA, Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, yang juga merupakan putra dari Pahlawan Nasional KH Abdul Chalim Leuwimunding.
Dalam sambutannya, KH Asep Saifuddin menyatakan bahwa KH Abbas Abdul Jamil berhak atas penghargaan Pahlawan Nasional karena perjuangannya dalam bidang pendidikan, pergerakan, dan kebangsaan.
Sementara itu, Prof. Usep Abdul Matin, Ph.D., Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) sekaligus mewakili Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) RI, menyampaikan bahwa KH Abbas adalah figur yang konsisten memperjuangkan ilmu, kebangsaan, dan persatuan umat.
“Beliau adalah figur kunci yang menjembatani perjuangan santri dalam kemerdekaan Indonesia melalui jalur pendidikan dan dakwah,” ujar Prof Usep
“KH Abbas adalah mursyid tarekat, reformis pendidikan pesantren, dan sekaligus pejuang kemerdekaan. Jejaknya tercatat jelas dalam sejarah nasional kita, baik melalui keterlibatan dalam perlawanan fisik maupun kontribusinya dalam membangun semangat kebangsaan melalui pendidikan,” lanjut Prof. Usep.
Dalam seminar, dipaparkan pula perjalanan intelektual KH Abbas yang menimba ilmu di Tebuireng, Mekkah, hingga berperan membangun solidaritas antar pesantren di bawah semangat kebangkitan nasional. Kehadiran para tokoh dan generasi penerus KH Abbas Abdul Jamil meneguhkan pentingnya peran ulama dalam sejarah perjuangan bangsa.
Acara ditutup dengan doa bersama agar proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional bagi KH Abbas Abdul Jamil mendapatkan kemudahan dan segera dikabulkan oleh pemerintah.** (JS)
